Batang Kuis -- Momentum Konsolidasi dan Silaturahmi Ramadan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara di D’Prima Hotel, Batang Kuis, Minggu (1/3/2026), menjadi titik awal gerak cepat bagi kepengurusan baru DPD PAN Kota Pematangsiantar. Sorotan utama tertuju pada Aprial M. Rizaldi Ginting yang resmi menerima mandat sebagai Ketua DPD PAN Pematangsiantar dan langsung menyatakan kesiapan membenahi struktur partai secara menyeluruh.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari DPP PAN menjadi legitimasi penting bagi Aprial untuk memimpin konsolidasi di daerahnya. Ia menilai, kepercayaan tersebut bukan sekadar jabatan organisatoris, melainkan amanah besar untuk membawa PAN semakin diperhitungkan dalam peta politik lokal menjelang Pemilu 2029.

Aprial menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat soliditas internal. Ia berkomitmen merangkul seluruh kader, baik yang selama ini aktif maupun yang sempat kurang terlibat, agar kembali bersatu dalam satu barisan perjuangan. Menurutnya, kekuatan partai terletak pada kekompakan dan kedisiplinan struktur hingga ke tingkat kelurahan.

Selain pembenahan internal, Aprial juga memprioritaskan pembentukan jaringan akar rumput yang lebih masif. Ia menyebut, kerja-kerja politik tidak boleh hanya muncul saat menjelang pemilu, tetapi harus hadir secara konsisten di tengah masyarakat. Program sosial, advokasi, dan kegiatan kemasyarakatan akan menjadi pintu masuk untuk memperluas basis dukungan PAN di Pematangsiantar.

Aprial turut menyambut target besar yang disampaikan jajaran DPP dan DPW PAN Sumut untuk menembus tiga besar nasional pada Pemilu 2029. Baginya, target nasional tersebut harus dijawab dengan kerja nyata di daerah. Ia optimistis, bila setiap DPD mampu meningkatkan kontribusi suara secara signifikan, maka target nasional bukan hal yang mustahil.

Ia juga menekankan pentingnya regenerasi kader dengan melibatkan kalangan muda. Menurutnya, dinamika politik ke depan membutuhkan figur-figur energik, kreatif, dan dekat dengan generasi milenial serta Gen Z. PAN Pematangsiantar, kata Aprial, harus menjadi rumah politik yang terbuka dan inklusif bagi semua kalangan.

Di sisi lain, Aprial menyatakan komitmennya untuk menjalin komunikasi intensif dengan DPW PAN Sumatera Utara serta DPP PAN agar program pusat dapat selaras dengan kebutuhan daerah. Sinergi vertikal tersebut dinilai penting agar strategi pemenangan memiliki arah yang jelas dan terukur.

Dengan semangat baru pasca-penerimaan SK kepengurusan, Aprial M. Rizaldi Ginting menegaskan bahwa PAN Pematangsiantar tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Ia memastikan seluruh jajaran akan bergerak aktif membangun kekuatan politik yang solid, responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan siap memberikan kontribusi maksimal bagi kemenangan PAN pada Pemilu 2029.

Pematangsiantar -- Dalam rangka menyambut Ramadan dan Idulfitri 1447 H, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menghadirkan program promo tambah daya listrik dengan diskon biaya penyambungan sebesar 50 persen dari biaya normal. Program bertajuk “PLN Mobile Ramadhan Terang Lebaran Tenang” ini berlangsung mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2026 dan ditujukan bagi konsumen tegangan rendah 1 fasa.

Program ini berlaku untuk pelanggan dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya sampai maksimal 7.700 VA. Dengan adanya potongan biaya penyambungan hingga setengah harga, pelanggan dapat menikmati peningkatan kapasitas listrik di rumah tanpa harus terbebani biaya penuh seperti biasanya.

Hal ini disampaikan oleh Manager UP3 PLN Pematangsiantar, Ramses Manalu, Rabu (25/2/2026). Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan listrik yang biasanya meningkat selama Ramadan hingga Idulfitri.

Menurutnya, promo ini hanya diperuntukkan bagi konsumen aktif PLN yang sudah terdaftar dan berlangganan sebelum 1 Februari 2026. Selain itu, pelanggan diwajibkan melunasi seluruh tagihan listrik serta kewajiban lainnya sebelum mengajukan tambah daya. Ketentuan tersebut menjadi syarat utama agar permohonan dapat diproses tanpa kendala.

Untuk mendapatkan voucher diskon tambah daya, pelanggan wajib melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token listrik atau pembayaran tagihan melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah transaksi berhasil, pelanggan dapat mengakses banner event “PLN Mobile Ramadhan Terang Lebaran Tenang” dan mengklaim e-voucher yang tersedia.

Setiap akun PLN Mobile berhak memperoleh maksimal empat e-voucher tambah daya, yang bisa digunakan untuk empat IDPEL berbeda dalam satu akun. Meski demikian, setiap IDPEL hanya diperbolehkan mengikuti program ini satu kali selama periode promo berlangsung, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh pelanggan lainnya.

Bagi konsumen dengan tarif L murni atau layanan khusus (P3), proses pengajuan tambah daya hanya dapat dilakukan melalui kantor layanan PLN. Sementara itu, biaya tambah daya wajib dibayar penuh di muka tanpa sistem cicilan. Khusus pelanggan pascabayar, jaminan langganan (JL) dapat dicicil hingga 12 kali dengan cicilan pertama akan ditagihkan pada bulan berikutnya.

PLN memastikan bahwa proses tambah daya dalam program ini tidak akan mengubah tarif listrik, jumlah fasa, maupun jenis layanan pelanggan, baik prabayar maupun pascabayar. Namun, pelanggan yang telah melakukan tambah daya melalui promo ini tidak diperkenankan mengajukan turun daya selama satu tahun, kecuali memenuhi ketentuan tertentu sesuai aturan yang berlaku. Setelah pembayaran terkonfirmasi dan pengajuan disetujui, petugas PLN akan segera datang untuk melakukan penyambungan daya, sehingga pelanggan dapat menikmati tambahan kapasitas listrik dengan lebih nyaman selama Ramadan dan Lebaran.

Menteri Imipas Agus Andrianto

Medan – Dugaan peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi (inex) di dalam Lapas Kelas I Medan kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Informasi yang dihimpun awak media, Selasa (24/2/2026), menyebutkan bahwa aktivitas ilegal tersebut diduga dikendalikan oleh seorang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bernama Tarmiji yang berada di Blok T3 Kamar 12. Isu ini memicu pertanyaan besar terhadap komitmen pemberantasan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sebelumnya, media online Indotodaynews.id pernah memberitakan pernyataan tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, yang menyatakan akan mencopot pejabat lapas apabila ditemukan adanya peredaran narkoba serta penyalahgunaan telepon genggam di dalam lapas. Pernyataan keras tersebut kini kembali dipertanyakan publik, apakah benar akan diwujudkan atau hanya sebatas wacana.

Salah seorang sumber di dalam lapas mengungkapkan kepada awak media bahwa peredaran narkoba di Blok T3 diduga sudah berlangsung lama. Bahkan, ia menyebut praktik tersebut diduga diketahui oleh sejumlah oknum staf dan pegawai. “Sudah lama itu bang, bukan baru. Semua orang dalam tahu,” ujarnya dengan nada kecewa.

Sumber juga menuturkan, setelah pemberitaan terkait peredaran narkoba viral, pihak internal lapas disebut langsung melakukan tindakan terhadap Tarmiji. Namun menurutnya, tindakan tersebut hanya bersifat sementara. “Biasalah bang, kalau sudah viral baru pura-pura dikereng supaya terlihat ada penindakan. Tapi aslinya permainan tetap jalan,” ucapnya, Selasa (24/2/2026).

Tak hanya narkoba, praktik penipuan online atau yang disebut “lodes” juga disebut-sebut marak terjadi di dalam lapas. Sumber mengklaim sedikitnya terdapat tiga kamar yang diduga menjadi pusat aktivitas tersebut. “Bukan hanya narkoba bang. Lodes pun ada di sini. Nanti kupastikan kamar-kamarnya,” katanya, sembari meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

Terkait penggunaan telepon genggam, sumber menjelaskan adanya sistem sewa bagi WBP yang tidak memiliki uang besar. Tarif rental disebut berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per malam. Sementara bagi yang disebut sebagai “bos”, pembayaran dilakukan mingguan dengan kisaran Rp500 ribu hingga Rp1 juta tanpa batas waktu pemakaian. “Kalau uang pas-pasan ya rental. Tapi yang punya modal besar bebas saja pakai HP,” ungkapnya.

Menanggapi konfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan. “Terima kasih partisipasinya. Kakanwil Sumut dan jajaran terus melakukan upaya,” ujarnya singkat, Selasa (24/2/2026). Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa pihak kementerian telah menerima laporan dan tengah melakukan langkah tindak lanjut.

Meski demikian, publik mendesak agar pengawasan diperketat dan dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Dirpamintel serta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pimpinan lapas, termasuk Kalapas dan KPLP. Jika dugaan ini terbukti, langkah tegas berupa pencopotan jabatan dinilai penting sebagai shock therapy agar praktik serupa tidak terus berulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemasyarakatan dipertaruhkan, dan komitmen pemberantasan narkoba di balik jeruji besi kini benar-benar diuji.

PLN UP3 Pematangsiantar dan Bupati Batubara Optimalkan Pendapatan Daerah Melalui Sektor Kelistrikan

Batubara -- PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pematangsiantar melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Bupati Batubara, Bapak H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si.,, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor kelistrikan.

Pertemuan yang berlangsung hari ini membahas sejumlah poin strategis, di antaranya PBJT Tenaga Listrik (Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik) serta LPJU (Listrik Penerangan Jalan Umum). Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan tata kelola kelistrikan berjalan tertib dan transparan.

Dari pihak PLN UP3 Pematangsiantar, pertemuan dihadiri langsung oleh Manager UP3, Bapak Ramses Manalu, didampingi oleh Assistant Manager Transaksi Energi Listrik  serta Assistant Manager Niaga dan Pemasaran.

Dalam diskusi tersebut, PLN dan Pemerintah Kabupaten Batubara membahas optimalisasi pendataan pelanggan, akurasi pencatatan pemakaian tenaga listrik, serta sinergi dalam pengelolaan dan pembayaran LPJU agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Manager UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu, menyampaikan bahwa sinergi antara PLN dan pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“PLN berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batubara dalam memastikan tata kelola kelistrikan berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi PBJT dan pengelolaan LPJU yang tertib akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah sekaligus mendukung pelayanan listrik yang andal bagi masyarakat,” ujar Ramses.

Sementara itu, Bupati Batubara, Bapak H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si.,, menyambut baik pertemuan ini dan menyampaikan harapan agar koordinasi antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Batubara dapat terus ditingkatkan demi kepentingan pembangunan daerah.

Melalui pertemuan ini, PLN UP3 Pematangsiantar dan Pemerintah Kabupaten Batubara sepakat untuk memperkuat kolaborasi dan komunikasi secara berkelanjutan guna mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui sektor kelistrikan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Narahubung

Riyadi Afdol

Asman KU UP3 Pematangsiantar

Simalungun -- Upaya penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Simalungun memasuki babak baru. Bobby Nasution bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung RI menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS Kabupaten Simalungun. Kehadiran kedua tokoh tersebut menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mendorong pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sabtu (14/02/2026). Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memperkuat fungsi pengawasan serta penyaluran aspirasi masyarakat desa. Suasana acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam prosesi pelantikan, Yusni Fadli Adha resmi dilantik sebagai Ketua DPC ABPEDNAS Simalungun. Ia didampingi Aprizal Damanik sebagai Sekretaris dan Indra Adiguna sebagai Bendahara untuk masa bakti kepengurusan yang baru. Pengurus yang dilantik diharapkan mampu membawa semangat pembaruan dalam tata kelola organisasi serta meningkatkan profesionalitas BPD di seluruh desa.

Dalam arahannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa sekaligus representasi masyarakat. Ia mengingatkan agar BPD tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi harus berfungsi secara aktif, kritis, dan solutif dalam setiap kebijakan pembangunan desa.

“Saya titip pesan kepada Bung Yusni Fadli Adha dan jajaran, jadilah mitra yang kritis namun tetap solutif. Dana desa yang besar harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Simalungun. Jangan ragu menyuarakan aspirasi warga,” tegas Bobby di hadapan para tamu undangan.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berintegritas. Dengan besarnya alokasi dana desa setiap tahunnya, pengawasan yang efektif dari BPD sangat dibutuhkan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, JAM-Intel Kejaksaan Agung RI dalam sambutannya menekankan pentingnya fungsi pengawasan BPD guna mencegah potensi pelanggaran hukum di tingkat desa. Ia memastikan kehadiran Kejaksaan bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan sebagai mitra pengawal tata kelola yang bersih. “Kejaksaan hadir untuk mengawal, bukan menakut-nakuti. Kami mendukung penuh ABPEDNAS Simalungun dalam menciptakan tata kelola desa yang bersih dan transparan. Jika administrasi benar dan pengawasan berjalan, tidak perlu takut dengan persoalan hukum,” ujarnya.

Ketua DPC ABPEDNAS Simalungun yang baru dilantik, Yusni Fadli Adha, menyatakan komitmennya untuk mengonsolidasikan seluruh anggota BPD di Kabupaten Simalungun, yang dikenal dengan sebutan Bumi Habonaron Do Bona. Ia menegaskan sejumlah fokus utama kepengurusannya, antara lain peningkatan kapasitas SDM anggota BPD khususnya dalam penyusunan dan pengawasan Peraturan Desa (Perdes), penguatan transparansi keuangan desa melalui sistem pelaporan yang akuntabel sebagaimana ditekankan Bendahara Indra Adiguna, serta penguatan administrasi dan komunikasi antar desa yang menjadi prioritas Sekretaris Aprizal Damanik. Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kelembagaan bagi 386 desa di Kabupaten Simalungun agar semakin mandiri, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan pemerintahan desa. Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara jajaran pengurus DPC ABPEDNAS Simalungun, Gubernur Sumatera Utara, serta perwakilan Kejaksaan Agung RI sebagai simbol komitmen bersama membangun tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

BRI Siantar Run 2026 Jadi Magnet Pelari Sumatera Utara

Pematangsiantar -- Semangat sportivitas dan kolaborasi lintas komunitas terasa kuat dalam gelaran BRI Siantar Run 2026 yang sukses diselenggarakan pada 1 Februari 2026. Ajang lari ini merupakan hasil sinergi antara Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pematangsiantar, para pengusaha muda Kota Pematangsiantar, serta komunitas lari Siantar Runner Club (SRC) yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Acara yang mengambil titik start di Jalan Farel Pasaribu, Kota Pematangsiantar, ini mempertandingkan kategori lari 10 kilometer (10K). Antusiasme peserta terlihat sejak pagi hari, dengan jumlah pelari yang mencapai 700 orang. Peserta tidak hanya berasal dari Kota Pematangsiantar, tetapi juga datang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Kehadiran ratusan pelari lintas daerah tersebut menjadikan BRI Siantar Run 2026 sebagai salah satu event lari komunitas terbesar di wilayah Pematangsiantar dan sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus mempertegas citra Pematangsiantar sebagai kota yang ramah terhadap kegiatan olahraga, gaya hidup sehat, dan aktivitas komunitas positif.

Sejak garis start dibuka, suasana penuh semangat dan energi positif menyelimuti lokasi acara. Para peserta tampak antusias menaklukkan rute 10K yang telah disiapkan panitia, dengan pengamanan serta pengaturan lalu lintas yang tertib demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Pemimpin Cabang BRI Pematangsiantar, Alvin Nur Muhammad, menyampaikan bahwa BRI Siantar Run 2026 merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, peran BRI tidak hanya terbatas pada layanan perbankan, tetapi juga mendukung kegiatan yang mendorong kesehatan, kebersamaan, dan penguatan jejaring komunitas.

“BRI Siantar Run 2026 menjadi wujud nyata sinergi antara perbankan, pengusaha muda, dan komunitas olahraga. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin yang memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan citra Kota Pematangsiantar,” ujar Alvin.

Selain sebagai ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan ini juga memberikan multiplier effect bagi pelaku UMKM dan sektor jasa di sekitar lokasi acara. Meningkatnya jumlah pengunjung, baik peserta maupun pendamping dari luar daerah, turut menggerakkan roda perekonomian lokal.

Dengan suksesnya penyelenggaraan BRI Siantar Run 2026, para panitia dan pihak terkait berharap event ini dapat terus dikembangkan pada tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar. Ke depan, BRI Siantar Run diharapkan mampu menjadi ikon sport tourism baru yang membanggakan Kota Pematangsiantar dan Sumatera Utara.

Ketua BARAHATI Zulfikar Efendi dan Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M Sitinjak

Pematangsiantar — Tempat hiburan malam Koin Bar di Jalan Parapat, Kota Pematangsiantar, kembali menjadi sorotan tajam publik. Tempat tersebut diduga kuat menjadi lokasi peredaran narkoba jenis pil ekstasi, sekaligus arena dugaan eksploitasi perempuan yang disebut-sebut dikendalikan oleh seorang pria berinisial NZ. Dugaan ini bahkan dinilai telah mengarah pada praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun ironisnya disebut belum mendapat penindakan tegas dari aparat kepolisian setempat.

Ketua Komunitas Barisan Rakyat Hancurkan Tindakan Ilegal (BARAHATI), Zulfikar Efendi, menyayangkan sikap Polres Pematangsiantar yang dinilainya terkesan menutup mata terhadap keresahan publik tersebut. Menurutnya, pembiaran atas dugaan aktivitas ilegal yang berulang kali mencuat justru memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan tegas.

Zulfikar menyebut, dugaan peredaran pil ekstasi di Koin Bar bukan isu baru. Ia mengklaim informasi tersebut telah lama beredar di tengah masyarakat, bahkan disampaikan oleh sejumlah pihak yang mengaku pernah beraktivitas di lokasi itu. Namun hingga kini, kata dia, belum terlihat langkah serius berupa razia rutin maupun penindakan terbuka yang dapat menjawab kegelisahan publik.

Lebih jauh, BARAHATI juga menyoroti dugaan eksploitasi perempuan yang disebut berada di bawah kendali NZ. Zulfikar menilai, jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar pelanggaran administrasi atau narkotika, melainkan telah masuk kategori kejahatan serius yang menyangkut martabat manusia. “Kalau perempuan dieksploitasi dan dikendalikan, itu sudah mengarah ke TPPO. Ini kejahatan berat,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, Zulfikar secara terbuka menyebut sikap Polres Pematangsiantar sebagai bentuk kelalaian yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia menilai, pembiaran terhadap dugaan kejahatan yang berulang hanya akan memperbesar dampak kerusakan sosial, khususnya bagi generasi muda yang rentan terjerumus narkoba dan praktik eksploitasi.

Atas dasar itu, BARAHATI mendesak Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak agar segera mengambil langkah tegas. Zulfikar meminta Kapolres secara langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan razia setiap hari di Koin Bar, bukan sekadar tindakan seremonial atau razia sesaat yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

“Kalau memang tidak ada yang dilindungi, kenapa takut razia setiap hari? Justru dengan razia rutin, semuanya akan terbuka. Mana yang bersih, mana yang busuk,” ujar Zulfikar dengan nada keras pada Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan, ketegasan aparat adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang kian tergerus.

Menutup pernyataannya, Zulfikar menegaskan bahwa BARAHATI tidak akan berhenti mengawal persoalan ini. Ia menyebut, bila aparat tetap diam, maka tekanan publik akan semakin besar. “Ini bukan serangan pribadi, ini jeritan rakyat. Jika hukum tidak bergerak, maka kecurigaan publik akan terus tumbuh,” pungkasnya.