 |
| Keterangan Foto: Tampak bagian depan SMP Negeri 1 Pematangsiantar di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar, yang menjadi lokasi sekolah terkait dugaan pengarahan pengambilan atribut dan baju olahraga siswa kepada vendor tertentu. |
PEMATANGSIANTAR — Dugaan adanya pengarahan pembelian atribut dan pakaian olahraga siswa di SMP Negeri 1 Pematangsiantar menjadi perhatian sejumlah orang tua murid. Persoalan ini mencuat setelah beredar pesan melalui grup WhatsApp yang berisi informasi mengenai lokasi pengambilan atribut dan baju olahraga siswa di salah satu vendor di Jalan Pane, Kota Pematangsiantar.
Dalam pesan yang beredar tersebut, wali kelas diminta menginformasikan kepada anak-anak mengenai tempat pengambilan atribut dan baju olahraga di Jalan Pane, tepatnya di Toko Jokolie. Pesan itu bahkan memberikan petunjuk lokasi kepada orang tua dan siswa, yakni dari arah simpang kuburan berada di sebelah kanan setelah warung bakmi atau sebelum SMA Kalam Kudus.
 |
| Screenshot Pesan WA yang beredar di WA Group |
Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa pengambilan atribut dan pakaian olahraga dibatasi dalam waktu satu minggu ke depan. Beredarnya pesan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari sejumlah orang tua murid, khususnya mengenai apakah pembelian perlengkapan tersebut bersifat wajib dan mengapa pengambilannya diarahkan ke tempat atau vendor tertentu.
Persoalan itu dinilai perlu mendapat perhatian karena sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan peringatan kepada satuan pendidikan agar tidak melakukan penjualan seragam maupun mengarahkan peserta didik atau orang tua untuk membeli seragam dari toko atau penyedia tertentu. Ombudsman menegaskan larangan tersebut berlaku terhadap praktik penjualan secara langsung maupun tidak langsung. Ombudsman RI – Peringatan Keras soal Penjualan dan Pengarahan Pembelian Seragam
Menurut orang tua murid bernama Zefri, persoalan lainnya yang menjadi perhatian adalah harga perlengkapan yang disebut mencapai Rp240 ribu. Paket tersebut terdiri dari baju olahraga, atribut, dasi dan topi. Zefri menilai harga tersebut cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kualitas barang yang diterima.
“Untuk baju olahraga, atribut, dasi dan topi harganya sekitar Rp240 ribu. Kalau dilihat dari kualitasnya, menurut saya tidak cocok dengan harga segitu,” ungkap Jefri kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Jefri mengatakan, orang tua tentu menginginkan perlengkapan sekolah yang layak dengan harga yang wajar. Karena itu, apabila sekolah mengarahkan pembelian kepada penyedia tertentu, menurutnya perlu ada penjelasan mengenai dasar penunjukan vendor, harga barang, kualitas barang serta apakah orang tua benar-benar diberikan kebebasan untuk membeli perlengkapan tersebut di tempat lain.
Ia juga berharap persoalan tersebut tidak dianggap sepele karena menyangkut beban pengeluaran orang tua murid. Terlebih, kebutuhan pendidikan pada awal tahun ajaran cukup banyak, sehingga setiap pengeluaran tambahan tentunya perlu dipertimbangkan secara transparan dan tidak menimbulkan kesan adanya kewajiban melalui pihak tertentu.
“Saya berharap Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara turun tangan menangani persoalan ini. Kalau memang ada aturan yang dilanggar, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” harap Jefri.
Sementara itu, Ketua Komunitas Barisan Rakyat Hancurkan Tindakan Ilegal (Bara Hati), Zulfikar Efendi, juga menyayangkan apabila benar pihak sekolah mengarahkan orang tua atau siswa untuk mendapatkan atribut dan pakaian olahraga dari vendor tertentu. Menurutnya, pihak sekolah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul dugaan adanya kewajiban pembelian atau keberpihakan terhadap penyedia tertentu.
Menurut Zulfikar, hal ini tidak boleh menjadi kewajiban membeli seragam melalui sekolah ataupun pihak tertentu. Zulfikar juga meminta pengawasan diperketat terhadap praktik penjualan maupun pengarahan pembelian seragam di lingkungan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Syaiful Rizal, S.STP, saat dikonfirmasi wartawan terkait informasi tersebut disebut sempat kaget. Namun, hingga berita ini disusun, penjelasan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan maupun pihak SMP Negeri 1 Pematangsiantar masih diperlukan untuk memastikan apakah informasi yang beredar tersebut merupakan kebijakan resmi sekolah dan bagaimana mekanisme pengadaan atribut serta pakaian olahraga siswa.
Redaksi menempatkan persoalan ini sebagai dugaan dan tidak menyimpulkan telah terjadi pelanggaran. Pihak sekolah, Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, maupun vendor yang disebut dalam informasi tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan. Publik berharap persoalan ini dapat segera terang sehingga hak orang tua untuk memperoleh perlengkapan sekolah dengan harga yang wajar serta kebebasan memilih penyedia dapat tetap terjamin.
Laporan: Tim Forum Berita
Editor: Raja Purba
Tidak ada komentar:
Posting Komentar