 |
| Keterangan Foto: Tampak bagian depan SMP Negeri 2 Pematangsiantar di Jalan Brigjen Rajamin Purba, Kota Pematangsiantar. Sekolah tersebut menjadi lokasi terkait informasi dugaan pemberian sanksi kepada siswa yang belum melengkapi perlengkapan sekolah. |
PEMATANGSIANTAR — Perhatian orang tua murid SMP Negeri 2 Pematangsiantar kini tertuju pada kebijakan pemenuhan perlengkapan siswa yang disebut mencakup baju olahraga, atribut, dasi dan topi dengan nilai sekitar Rp250 ribu. Persoalan tersebut dipertanyakan bukan semata karena nominalnya, melainkan karena adanya informasi mengenai batas waktu pemenuhan dan dugaan sanksi bagi siswa yang belum melengkapi perlengkapan tersebut.
Seorang ibu yang merupakan orang tua murid dan meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan persoalan itu kepada awak media, Rabu (2/9/2026). Menurut keterangannya, orang tua murid diarahkan untuk mendapatkan perlengkapan tersebut di Sunar Sport, Jalan Kartini, Gang Swadaya No. GG, Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar. Ia mempertanyakan dasar adanya pengarahan kepada tempat tertentu dan berharap pihak sekolah dapat menjelaskan mekanisme tersebut secara terbuka.
Kekhawatiran orang tua semakin muncul setelah adanya informasi bahwa siswa yang belum melengkapi perlengkapan hingga Senin (7/9/2026) akan mendapatkan sanksi dari wali kelas. Apabila informasi tersebut benar, maka orang tua disebut hanya mempunyai waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan biaya dan memenuhi kebutuhan perlengkapan. Kondisi ini dinilai cukup berat bagi keluarga yang harus mengatur keuangan rumah tangga secara ketat.
“Kemampuan orang tua itu berbeda-beda. Tidak semua orang mampu. Ini hanya diberikan waktu tiga hari untuk memenuhi masalah tersebut,” ungkapnya. Ia meminta agar persoalan kemampuan ekonomi keluarga turut menjadi pertimbangan. Menurutnya, jangan sampai siswa yang belum dapat memenuhi perlengkapan karena keterbatasan biaya justru merasa malu, tertekan atau takut mendapatkan sanksi di lingkungan sekolah.
Di sisi lain, orang tua tersebut menginginkan kejelasan mengenai sejumlah hal yang dinilai masih menjadi pertanyaan. Di antaranya apakah paket perlengkapan sekitar Rp250 ribu tersebut bersifat wajib, apa dasar penetapan harganya, apakah orang tua bebas memperoleh perlengkapan dari tempat lain, mengapa diarahkan ke Sunar Sport, serta apa bentuk sanksi yang akan diberikan kepada siswa apabila belum melengkapinya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Syaiful Rizal, S.STP, saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut disebut sedikit kaget. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan substantif mengenai kebijakan tersebut, termasuk dugaan pengarahan pembelian ke Sunar Sport dan informasi mengenai sanksi. Dinas Pendidikan diharapkan dapat memastikan informasi tersebut melalui klarifikasi kepada pihak sekolah dan orang tua murid.
Ketua Komunitas Barisan Rakyat Hancurkan Tindakan Ilegal (BARAHATI), Zulfikar Efendi, meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi isu tanpa penjelasan. Ia mendorong pihak sekolah memberikan transparansi mengenai dasar kebijakan, harga, mekanisme pembelian dan penerapan aturan kepada siswa. Menurutnya, apabila benar ada tekanan atau ancaman sanksi, persoalan tersebut perlu dievaluasi agar kepentingan siswa tetap menjadi prioritas.
Orang tua murid tersebut berharap Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Dewan Pengawas Pendidikan Kota Pematangsiantar dan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dapat turun memberikan klarifikasi atau melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi yang perlu ditindaklanjuti.
Catatan redaksi:
Seluruh informasi mengenai dugaan ancaman sanksi, nominal sekitar Rp250 ribu dan pengarahan pembelian di Sunar Sport berasal dari keterangan orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan. Screenshot percakapan yang diperlihatkan kepada awak media tidak dipublikasikan atas permintaan narasumber. Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait dan tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran. Pihak SMP Negeri 2 Pematangsiantar, wali kelas, Sunar Sport, Dinas Pendidikan maupun pihak terkait lainnya tetap memiliki hak jawab dan kesempatan memberikan klarifikasi.
Laporan: Tim Forum Berita
Editor: Zulfandi Kusnomo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar